Amankan Mantan Kadis, Polres Katingan Berhasil Ungkap Korupsi Dana PSR Kelompok Tani Senilai Rp 27 Miliar

KATINGAN -   Keberhasilan Kepolisian Resort Katingan (Polres Katingan) jajaran Polda Kalimantan Tengah dalam mengungkap kasus tindak pidana Korupsi di wilayah hukumnya patut diacungi jempol.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si. saat menggelar konferensi pers di Aula Bhayangkara Mapolres Katingan, Selasa (8/8/23) siang.

Baca juga: Kabag Ops Polres Pangkep Kompol Muhammad Zakir Hadiri Acara Simulasi Pungutan Suara di Minasate’ne

Kabidhumas menerangkan, pengungkapan tindak pidana korupsi tersebut terkait bantuan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan pada tahun 2020-2021.

Baca juga: Dukung Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Polri Terbitkan Surat Telegram

"Dari kasus ini, penyidik dari Satreskrim Polres Katingan berhasil mengamankan dua terduga pelaku berinisial Ir. Y dan Y. Dimana Ir. Y merupakan mantan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan pada periode 2019-2022, " ungkap Kabidhumas.

Di tempat yang sama, Kapolres Katingan AKBP I Gede Putu Widiyana, S.H., S.IK. menyampaikan, tersangka Y menandatangani surat rekomendasi usulan PSR dana bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kab. Katingan untuk lima kelompok tani, di Kec. Mendawai. Padahal lima kelompok itu tidak layak mendapat bantuan.

Baca juga: IPPM Gelar Aksi Unras, Kasat Sabhara Polres Pangkep Lakukan Pengamanan Ketat

"Kelima kelompok tani tersebut, tidak layak untuk menerima penyaluran bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada tahun 2020 dan 2021 lalu, karena tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan, " jelas Kapolres.

Kapolres menyebut, berdasarkan laporan hasil audit (LHA) patut diduga telah terjadi penyalahgunaan bantuan PSR dari kelima kelompok tani tersebut senilai Rp. 27.570.150.000, - dan menyebabkan kerugian
Keuangan negara sebesar Rp10.768.733.050, -.

Baca juga: Pilkada 9 Desember 2020, Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo Turunkan Pengamanan Setiap TPS

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

"Adapun ancaman pidana penjara yang disangkakan, yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliyar, " pungkasnya. (adji/sam)

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo Cek Peralatan Dalmas